Prabowo Hentikan Impor Tapioka, DPRD Lampung Desak Perusahaan Taat Lapor Produksi ke SiNas

Transsewu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menghentikan impor singkong dan produk turunannya. Kebijakan ini bertujuan melindungi petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait tata niaga singkong nasional pada Jumat (23/5/2025). Ia menegaskan, jika produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan bagi pemerintah membuka keran impor. Menurutnya, langkah ini menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap petani.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, penghentian impor selaras dengan arah pembangunan pertanian nasional, termasuk penguatan hilirisasi industri serta optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal.
Kebijakan Presiden ini disambut positif Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas. Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan perjuangan panjang Tim Pansus dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam membela nasib petani singkong.
“Lampung sebagai penghasil utama singkong di Indonesia mampu menyuplai hingga 3 juta ton per tahun. Namun data nasional hanya mencatat produksi 700 ribu ton, karena banyak perusahaan tidak melaporkan data ke sistem,” jelas Mikdar, Senin (26/5/2025).
Ia mengungkapkan, dari 70 perusahaan tapioka di Lampung, hanya 24 yang melaporkan data produksi ke Sistem Informasi Nasional (SiNas). Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah pusat menilai pasokan lokal tidak mencukupi sehingga membuka keran impor.
Untuk itu, Mikdar mendesak seluruh perusahaan tapioka di Lampung segera melaporkan hasil produksinya ke dalam SiNas agar data nasional lebih akurat. “Jika kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi mandiri, tidak ada lagi alasan untuk impor,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah memperkuat sistem pelaporan, transparansi distribusi, serta pengawasan di tingkat daerah agar kebijakan nasional berjalan konsisten hingga ke lapangan.
Editor: iffa.yy | transsewu.com