Pemkot Bandar Lampung Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Kolaborasi Akademik dan Praktisi
Wali Kota Eva Dwiana Buka Seminar Nasional APHTN-HAN Bersama Pemkot
Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat agenda reformasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, saat membuka seminar nasional kerja sama antara APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, Jumat (14/11/2025).
Peran Akademisi Didorong Dalam Pembaruan Reformasi
Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari perguruan tinggi, akademisi, dan organisasi profesi. Menurutnya, keberadaan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menjadi elemen strategis untuk memberikan panduan akademik sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan publik.
“Semua pihak dapat menjadi motor penggerak yang memberi landasan keilmuan serta masukan objektif bagi pemerintah. Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” ujar Eva Dwiana.
Forum Kolaboratif Ciptakan Gagasan Strategis
Melalui penyelenggaraan seminar tersebut, Wali Kota Eva berharap munculnya gagasan baru dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Ia menekankan pentingnya mempertemukan teori dengan praktik lapangan agar reformasi birokrasi menjadi gerakan perubahan yang nyata.
“Jadikan forum ini ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan. Dengan begitu, reformasi birokrasi dapat berjalan efektif menuju pemerintahan yang benar-benar melayani,” ucapnya.
Eva juga menyoroti bahwa digitalisasi layanan publik yang telah diterapkan Pemkot Bandar Lampung berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur. Di samping itu, penguatan aspek akuntabilitas tetap menjadi fokus utama untuk membangun birokrasi yang adaptif, efisien, dan responsif.
Tokoh Nasional Hadir Beri Perspektif
Seminar tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang memberikan penguatan pemikiran dalam bidang hukum administrasi dan tata negara. Hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda; Kepala Badan Kepegawaian RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh; Sekretaris Jenderal APHTN-HAN sekaligus Ketua Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono; serta akademisi Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., S.J.D.(*)
Editor : Iffa.Yy|Transsewu.com
About The Author
