Inflasi Lampung Maret 2026 Tetap Terkendali, Dipicu Pangan dan Transportasi

Transsewu.com |BANDAR LAMPUNG – Inflasi Provinsi Lampung pada Maret 2026 tetap terjaga dan terkendali. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,36 persen (mtm).

Capaian tersebut sejalan dengan rata-rata inflasi Februari dalam tiga tahun terakhir yang juga berada di angka 0,19 persen (mtm). Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy).

Dari sisi penyumbang, inflasi Maret terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras (0,05 persen), bensin (0,04 persen), telur ayam ras (0,03 persen), dan beras (0,03 persen) secara mtm.

Kenaikan harga komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur, dan beras dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, seiring dinamika harga minyak global.

Di sisi lain, laju inflasi yang lebih rendah turut dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas, khususnya cabai merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil -0,09 persen dan -0,02 persen (mtm). Penurunan ini didorong oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah. Selain itu, turunnya harga emas dunia juga berdampak pada penurunan harga emas perhiasan dengan andil -0,02 persen (mtm).

Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan agregat seiring implementasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026, serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko meliputi rendahnya realisasi tanam pada Maret akibat curah hujan tinggi yang berpotensi menekan hasil panen pada triwulan II, serta prakiraan curah hujan rendah pada April–September di sebagian besar wilayah Lampung berdasarkan analisis BMKG. Kondisi ini juga diperkuat potensi peralihan menuju El Nino lemah pada semester II yang dapat menekan produksi pangan dan hortikultura.

Dari sisi administered prices, risiko yang perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan harga BBM seiring fluktuasi harga minyak global, serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap biaya transportasi dan distribusi.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, dilakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis. Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya difokuskan pada perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah, percepatan program swasembada pangan, serta peningkatan kualitas data pasokan.

Dalam hal kelancaran distribusi, langkah yang ditempuh antara lain antisipasi kenaikan biaya logistik, perbaikan infrastruktur distribusi pangan, serta penguatan program Mobil TOP dan subsidi ongkos angkut.

Sementara pada aspek komunikasi efektif, TPID terus mengintensifkan koordinasi rutin, menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang konsisten, memperkuat sistem informasi neraca pangan, serta memanfaatkan media digital untuk penyebaran informasi inflasi.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor : fhee