KoPI Dukung Forum Penjaga Pilar Demokrasi Soroti Dugaan Pembatasan Peliputan
BANDAR LAMPUNG – Komunitas Pewarta Independen (KoPI) menyatakan dukungan terhadap Forum Penjaga Pilar Demokrasi yang menyampaikan petisi terkait dugaan pembatasan peliputan wartawan saat kegiatan Padel Gubernur Cup di The Canopy.
Ketua Umum KoPI, Jeffri Noviansyah, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kebebasan pers dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kawan-kawan wartawan dan kami KoPI menyampaikan persoalan ini bukan karena membenci seseorang atau untuk menyudutkan secara personal, melainkan ini murni bentuk perlawanan menjaga kebebasan pers,” tegas Jeffri.
Menurutnya, perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi perhatian utama organisasi pers. Ia menyebut terdapat anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung dan Forum Wartawan Kota (Forwako) yang, berdasarkan laporan yang disampaikan forum, diduga mengalami pembatasan dan perlakuan yang dinilai tidak menyenangkan saat melakukan peliputan.
“Fokus kawan wartawan adalah perlindungan terhadap jurnalis. Salah satu anggota PFI Lampung dan Forwako menjadi korban pembatasan dan perlakuan tidak menyenangkan saat menjalankan peliputan,” ujarnya.
Petisi tersebut didukung delapan organisasi pers di Lampung, yakni IJP, Forwako, IJTI, PFI, AJI, FJPI, AMSI, dan PWRI.
Dalam petisinya, Forum Penjaga Pilar Demokrasi menyampaikan sejumlah permintaan kepada Gubernur Lampung. Salah satunya meminta dilakukan evaluasi terhadap dugaan pembatasan atau pelarangan peliputan pada kegiatan Padel Gubernur Cup di The Canopy.
Forum juga meminta pihak-pihak terkait dipanggil untuk memberikan penjelasan. Dalam petisi tersebut, nama Dina Puspa dan Verza Amelia Efendi disebut sebagai personel tim media yang diminta untuk dipanggil dan dievaluasi terkait persoalan tersebut.
Selain itu, forum meminta adanya klarifikasi resmi mengenai batas kewenangan Tim Media Gubernur Lampung dalam mengatur aktivitas wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Forum juga meminta transparansi mengenai penggunaan anggaran Tim Media Gubernur yang disebut menggunakan atribut atau logo resmi Pemerintah Provinsi Lampung.
Forum Penjaga Pilar Demokrasi menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan dalam waktu 1×24 jam. Dalam petisi, langkah tersebut antara lain berupa boikot pemberitaan mengenai program pembangunan dan mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.
KoPI menyatakan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ruang kerja jurnalistik serta memastikan wartawan dapat menjalankan tugas secara profesional dan independen.
Namun, sejumlah dugaan dan tuntutan yang tercantum dalam petisi tersebut masih merupakan pernyataan dari organisasi pers yang tergabung dalam Forum Penjaga Pilar Demokrasi. Pihak-pihak yang disebut dalam petisi tetap perlu diberikan ruang yang berimbang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas persoalan tersebut.
KoPI menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tetap mengedepankan komunikasi, klarifikasi, serta penghormatan terhadap kebebasan pers dan prinsip-prinsip jurnalistik.(rls/fhe)
