Pimpin HKTI Lampung, Mirza Bidik Pertanian Bernilai Tambah dan Kesejahteraan Petani
Transsewu.com |BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031. Ia berkomitmen memperkuat hilirisasi pertanian guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan dan kesejahteraan petani.
Rahmat Mirzani Djausal, yang akrab disapa Mirza, terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung di Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Musda dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.
Usai terpilih, Mirza mengajak seluruh jajaran HKTI memperkuat konsolidasi organisasi dan mengambil peran strategis dalam mendorong transformasi sektor pertanian di Lampung.
Menurutnya, pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Dari sekitar 3,3 juta hektare luas wilayah Lampung, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan. Sementara itu, sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Hilirisasi Jadi Kunci Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian
Mirza menilai perbaikan harga sejumlah komoditas pertanian dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pedesaan.
Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, membaiknya harga jagung, kopi, dan singkong, serta dukungan berbagai program pertanian dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di desa.
Menurutnya, perbaikan harga komoditas tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya, mulai dari perdagangan, jasa pengiriman, hingga transaksi masyarakat pedesaan.
Karena itu, ia menegaskan hilirisasi harus menjadi salah satu prioritas pengembangan pertanian Lampung. Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing lebih tinggi.
“Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas yang masif,” tegas Mirza.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sejumlah program strategis, di antaranya penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk mendukung penanganan pascapanen, pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.
Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat produktivitas, mengurangi potensi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas komoditas, serta membuka peluang pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah.
Mirza juga berharap HKTI Lampung dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan harga yang adil bagi petani, memperkuat produktivitas, mempercepat hilirisasi komoditas unggulan, dan menyiapkan generasi muda untuk berperan dalam pembangunan pertanian menuju Indonesia Emas 2045.
HKTI dan Karantina Perkuat Peluang Ekspor Komoditas Lampung
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding, yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Indonesia, menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Menurutnya, upaya meningkatkan produksi harus diiringi dengan kebijakan yang menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk menjadi faktor penting agar komoditas pertanian Indonesia mampu menembus pasar internasional.
Ia juga menyampaikan bahwa layanan ekspor komoditas unggulan Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka, perlu terus diperkuat. Salah satu upaya yang disampaikan adalah pendampingan kepada pelaku usaha melalui program Sahabat Karantina agar produk yang dipasarkan memenuhi standar kualitas internasional.
Sinergi antara pemerintah daerah, HKTI, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga terkait diharapkan dapat memperluas akses pasar, memperkuat industri pengolahan hasil pertanian, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Lampung.
Dengan kepemimpinan baru HKTI Lampung periode 2026–2031, penguatan hilirisasi diharapkan menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertanian yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi petani.(fhe)
