SMSI Lampung Minta Dewan Pers Jadi Penanggung Jawab dan Penyelenggara HPN, Jangan Bebani Keuangan Daerah

IMG-20261118-WA0055

Transsewu.com |,Bandar Lampung, 18 November 2026 – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung secara tegas menyatakan menolak rencana penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Provinsi Lampung, terutama apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran pemerintah daerah yang saat ini dinilai memiliki keterbatasan fiskal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan, S.E., didampinggi Senen. S.I.Kom Sekretaris, sebagai sikap resmi organisasi terhadap polemik penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dan kebersamaan seluruh konstituen Dewan Pers.

Donny menegaskan bahwa Hari Pers Nasional bukanlah milik satu organisasi profesi wartawan, melainkan milik seluruh insan pers Indonesia, baik wartawan, perusahaan pers, organisasi pers, maupun seluruh elemen masyarakat yang mendukung kemerdekaan pers.

HPN Adalah Milik Seluruh Insan Pers Indonesia

Menurut Donny, Hari Pers Nasional merupakan momentum nasional untuk menghormati sejarah perjuangan pers Indonesia, memperkuat kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta meneguhkan peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.

Peringatan tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi terhadap tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi yang benar, menjalankan fungsi kontrol sosial, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan menjaga kehidupan demokrasi.

“Hari Pers Nasional bukan hari milik PWI semata. HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Jangan sampai peringatan nasional yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru menimbulkan kesan adanya monopoli oleh satu organisasi tertentu,” tegas Donny.

Ia menegaskan bahwa SMSI Lampung menghormati sejarah panjang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam perkembangan pers nasional. Namun, penghormatan terhadap sejarah tersebut tidak boleh mengesampingkan keberadaan organisasi pers lainnya yang juga menjadi konstituen Dewan Pers.

Empat Alasan SMSI Lampung Menolak HPN 2027 di Lampung

Donny menjelaskan bahwa sikap resmi SMSI Lampung didasarkan pada empat pertimbangan mendasar.

Pertama, belum adanya keputusan Dewan Pers yang menjadi dasar bersama seluruh konstituen.

SMSI Lampung mempersoalkan belum adanya keputusan resmi Dewan Pers yang disepakati sebagai dasar penetapan organisasi penanggung jawab dan pelaksana HPN 2027.

Menurut Donny, keputusan internal satu organisasi tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai keputusan yang mewakili seluruh konstituen Dewan Pers.

“Penentuan penyelenggara HPN harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers. Jangan sampai ada organisasi yang merasa memiliki hak eksklusif atas Hari Pers Nasional,” ujarnya.

Kedua, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai sangat terbatas.

SMSI Lampung meminta pemerintah daerah lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Donny, pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan membiayai kegiatan seremonial berskala nasional.

“Kami melihat kemampuan keuangan daerah Lampung saat ini sangat terbatas. Jangan sampai APBD dibebani anggaran besar untuk kegiatan HPN, sementara masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Donny menambahkan bahwa SMSI Lampung tidak menolak peringatan Hari Pers Nasional sebagai momentum kebangsaan, tetapi menolak apabila penyelenggaraannya justru menjadi beban keuangan daerah.

“Jangan korbankan kepentingan masyarakat hanya demi kemeriahan acara seremonial. Uang rakyat harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ketiga, Hari Pers Nasional adalah milik seluruh konstituen Dewan Pers, bukan hanya PWI.

Donny mengingatkan bahwa Dewan Pers memiliki 11 organisasi konstituen yang terdiri atas organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Kesebelas organisasi tersebut adalah:

1. PWI – Persatuan Wartawan Indonesia.

2. AJI – Aliansi Jurnalis Independen.

3. IJTI – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

4. PFI – Pewarta Foto Indonesia.

5. SPS – Serikat Perusahaan Pers.

6. PRSSNI – Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

7. ATVSI – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia.

8. ATVLI – Asosiasi Televisi Lokal Indonesia.

9. AMSI – Asosiasi Media Siber Indonesia.

10. SMSI – Serikat Media Siber Indonesia.

11. JMSI – Jaringan Media Siber Indonesia.

Donny menilai seluruh organisasi tersebut harus memperoleh kesempatan dan kedudukan yang setara dalam pembahasan serta pelaksanaan HPN.

“Kalau HPN adalah milik pers nasional, maka seluruh konstituen Dewan Pers harus dihargai. Tidak boleh ada kesan bahwa satu organisasi lebih berhak daripada organisasi lainnya,” katanya.

Keempat, SMSI Lampung meminta Dewan Pers menjadi penanggung jawab utama dan penyelenggara HPN.

Menurut Donny, Dewan Pers merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kemerdekaan pers dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers.

Oleh karena itu, SMSI Lampung mengusulkan agar Dewan Pers mengambil peran utama sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

Pelaksanaan teknis dapat melibatkan seluruh organisasi konstituen secara proporsional, terbuka, dan bergiliran berdasarkan kesepakatan bersama.

“Kami meminta Dewan Pers mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan HPN. Jangan menyerahkan hak penyelenggaraan secara eksklusif kepada satu organisasi. Dewan Pers harus menjadi rumah bersama seluruh insan pers Indonesia,” tegas Donny.

SMSI Lampung Minta Pemerintah Daerah Tidak Terburu-buru Mengalokasikan Anggaran

Lebih lanjut, Donny meminta Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dukungan anggaran HPN 2027.

Menurutnya, setiap penggunaan APBD harus memiliki dasar hukum, perencanaan, transparansi, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

SMSI Lampung meminta agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengalokasikan anggaran penyelenggaraan HPN sebelum terdapat kejelasan mengenai penanggung jawab kegiatan, kesepakatan seluruh konstituen, serta kemampuan fiskal daerah.

“Kami tidak ingin Hari Pers Nasional justru menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Pers seharusnya menjadi pihak yang mengawasi penggunaan uang rakyat, bukan malah ikut mendorong pemborosan anggaran,” ujarnya.

Sikap Resmi Organisasi, Bukan Kepentingan Pribadi

Donny menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan sikap resmi Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung, bukan sekadar pendapat pribadi.

Sikap tersebut, menurutnya, dilandasi komitmen menjaga independensi pers, kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers, serta kepentingan masyarakat Lampung.

SMSI Lampung juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai penyelenggaraan HPN tidak boleh dimaknai sebagai permusuhan terhadap PWI ataupun organisasi pers lainnya.

“Kami menghormati PWI dan seluruh organisasi pers. Namun, kami juga memiliki hak menyampaikan pandangan dan sikap organisasi. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi dan kemerdekaan pers,” katanya.

HPN Harus Menjadi Simbol Persatuan, Bukan Dominasi Organisasi

Di akhir pernyataannya, Donny mengingatkan bahwa tantangan pers nasional saat ini jauh lebih besar daripada sekadar memperdebatkan siapa yang berhak menyelenggarakan HPN.

Pers nasional menghadapi tantangan keberlanjutan ekonomi perusahaan media, perkembangan teknologi digital, disinformasi, profesionalisme wartawan, serta perlindungan kemerdekaan pers.

Karena itu, menurutnya, seluruh organisasi pers seharusnya bersatu menghadapi persoalan tersebut.

“Jangan jadikan Hari Pers Nasional sebagai ajang dominasi satu organisasi. Jadikan HPN sebagai momentum persatuan, kesetaraan, dan perjuangan bersama untuk menjaga kemerdekaan pers Indonesia,” tegasnya.

“SMSI Lampung tetap pada sikapnya: menolak HPN 2027 diselenggarakan di Lampung dengan membebani keuangan daerah, meminta Dewan Pers menjadi penanggung jawab utama, dan menegaskan bahwa Hari Pers Nasional adalah milik seluruh insan pers Indonesia, bukan milik satu organisasi,” pungkas Donny.

Donny Irawan, S.E.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung

Pernyataan Sikap Resmi Pengurus SMSI Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 18 November 2026.