Cegah Konflik Rumah Ibadah, Kemenag Lampung Perkuat Sistem Peringatan Dini

IMG-20261118-WA0094

Transsewu.com |LAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan konflik pendirian rumah ibadah melalui pengembangan sistem deteksi dini atau Early Warning System (EWS).

Upaya tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Beranda Kerukunan: Dialog EWS Konflik Pendirian Rumah Ibadah yang digelar di Aula Saibatin, Kantor Kanwil Kemenag Lampung, Rabu (18/11/2026).

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, menegaskan bahwa potensi konflik harus dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan menangani konflik setelah terjadi. Kita harus mampu membaca gejala dan melakukan langkah pencegahan sebelum muncul benturan di tengah masyarakat,” kata Zulkarnain saat menyampaikan sambutan dan materi kegiatan.

Ia mengatakan, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlindungan hak setiap warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

Menurutnya, kehidupan beragama di Indonesia berjalan dalam kerangka konstitusi, ideologi Pancasila, dan sistem tata negara yang menjamin kebebasan beragama sekaligus memfasilitasi kehidupan umat beragama.

Dalam konteks pendirian rumah ibadah, sejumlah potensi persoalan perlu diantisipasi, di antaranya perbedaan pemahaman terhadap regulasi, keberatan masyarakat, polemik dokumen persyaratan, penyebaran disinformasi, hingga provokasi melalui media sosial.

Zulkarnain menjelaskan, gejala konflik dapat dikenali sebelum terjadi benturan terbuka. Informasi yang simpang siur, munculnya keberatan warga, serta polemik administrasi menjadi sinyal awal yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Jangan menunggu konflik terjadi baru kita bergerak,” tegasnya.

Perkuat Lima Tahapan Deteksi Dini

Untuk mengantisipasi potensi konflik, Kemenag Lampung mendorong penguatan EWS melalui lima tahapan, yakni deteksi, verifikasi, klasifikasi, respons, dan monitoring.

Setiap informasi yang diterima harus diperiksa kebenarannya, dipetakan berdasarkan tingkat risiko, kemudian ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.

“EWS bukan hanya tempat menerima laporan. Informasi harus diverifikasi, diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, kemudian ditindaklanjuti secara tepat,” jelas Zulkarnain.

Ia menekankan, penanganan potensi konflik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), aparat keamanan, tokoh agama, hingga masyarakat.

Koordinasi dan kesamaan informasi dinilai penting agar penanganan persoalan berjalan terarah dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

“Jangan sampai masing-masing pihak bergerak sendiri tanpa koordinasi. Kita membutuhkan data dan jalur komunikasi bersama agar setiap persoalan dapat ditangani secara proporsional,” ujarnya.

Tekankan Pemahaman Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

Selain deteksi dini, Zulkarnain juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Regulasi tersebut mengatur sejumlah persyaratan pendirian rumah ibadah, antara lain daftar nama dan KTP pengguna paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, serta rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan FKUB kabupaten/kota.

“Regulasi harus dipahami bersama. Selain kelengkapan administrasi, komunikasi dengan masyarakat sekitar juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.

Kemenag Lampung juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SI-Rukun) sebagai instrumen pencatatan dan pemantauan potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.

Sistem yang diluncurkan Kementerian Agama pada 29 September 2025 itu diharapkan dapat mendukung dokumentasi informasi, memperkuat koordinasi, serta memudahkan tindak lanjut terhadap berbagai potensi persoalan.

Penguatan jejaring pelapor turut menjadi perhatian. Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, penghulu, FKUB, dan pemerintah daerah diharapkan berperan meningkatkan kepekaan terhadap potensi kerawanan serta mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat.

“Rumah ibadah seharusnya menjadi ruang ketenteraman. Sistem peringatan dini membantu negara dan masyarakat menjaga hak beribadah tanpa membiarkan perbedaan berkembang menjadi konflik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Lampung, Solihin, mengatakan keberagaman agama dan budaya di Lampung merupakan kekayaan sekaligus amanah yang harus dijaga bersama.

Menurutnya, perbedaan pemahaman terhadap ketentuan, minimnya komunikasi antarpihak, serta keterlambatan mengidentifikasi potensi persoalan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, kegiatan Beranda Kerukunan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi konflik pendirian rumah ibadah secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap kegiatan ini membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta mendorong pemetaan potensi kerawanan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung tersebut diikuti 60 peserta, terdiri atas tokoh lintas agama, anggota FKUB Provinsi Lampung, penyuluh lintas agama, dan pegiat kerukunan.(rls/fhe)

 

(RED)