Fraksi Gerindra Soroti Krisis Layanan Kesehatan di Bandar Lampung, Desak Pemkot Segera Lunasi Tunggakan Rp42 Miliar

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD kota Bandar Lampung, Asroni Paslah., S. Pd., M. M | TRANSSEWU.COM
TRANSSEWU.COM – Bandar Lampung – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti secara serius memburuknya layanan kesehatan di kota tersebut, yang dinilai dipicu oleh tunggakan pembayaran Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
Ketua Fraksi Gerindra, Asroni Paslah, mengungkapkan bahwa hambatan paling signifikan terjadi dalam implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM), program yang seharusnya memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pasien justru mengalami penolakan layanan medis.
“Saya baru saja menerima laporan langsung dari pasien P2KM yang ditolak oleh salah satu rumah sakit swasta dengan alasan ketiadaan alat medis, padahal fasilitas rumah sakit tersebut sebetulnya memadai. Indikasi ini mengarah kuat pada permasalahan tunggakan yang belum diselesaikan oleh Pemkot,” ujar Asroni dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Data yang dihimpun Fraksi Gerindra menunjukkan bahwa total tunggakan Pemkot terhadap fasilitas kesehatan di Bandar Lampung telah mendekati angka Rp42 miliar. Bahkan, rumah sakit milik pemerintah kota pun disebut-sebut pernah mengalami keterlambatan pembayaran hingga pertengahan Juni 2023, dengan nilai tunggakan mencapai sekitar Rp18 miliar.
Asroni menyatakan bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut perhatian serta tindakan segera dari Pemkot untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat kelalaian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Kami mendesak Wali Kota Bandar Lampung untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelesaikan krisis ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asroni juga mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran yang disiapkan Pemkot untuk mengatasi persoalan tunggakan tersebut. Ia menekankan pentingnya strategi berkelanjutan agar layanan kesehatan kembali optimal dan tidak mengalami gangguan serupa di masa mendatang.
Editor : Iffa, yy. |TRANSSEWU.COM