DPRD Lampung Komitmen Kawal Enam Tuntutan Mahasiswa, Pendidikan Jadi Sorotan Utama

Screenshot_20260224_200412 (1)

Transsewu.com – Bandar Lampung , Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Massa aksi membawa bendera Aliansi Lampung Melawan sebagai simbol gerakan kolektif dalam menyuarakan isu pendidikan di daerah.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, mewujudkan pendidikan gratis, menambah anggaran pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, memindahkan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi disertai jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif guna memperkuat pembiayaan pendidikan.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Khostiana, serta Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan.

Turut hadir menemui massa aksi antara lain anggota DPRD Ni Ketut Dewi Nadi, Ferliska Ramadita Johan, Lesty Putri Utami, M. Syukron Mukhtar, Budhi Condrowati, Ketut Romeo, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ahmad Saefullah, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa lembaga legislatif menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD. Ia menyatakan komitmen untuk mengawal tuntutan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penyelesaian persoalan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan siswa.

DPRD Provinsi Lampung menilai aksi mahasiswa sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat, diharapkan kebijakan pendidikan di Lampung dapat berjalan lebih adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 

Editor : fhe. Transsewu.com

About The Author