HMI Cabang Bandar Lampung Soroti Dugaan Kecurangan PSU di Pesawaran, Desak MK Tindak Tegas
Bandar Lampung, (30/05/25)— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyoroti proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran yang diduga kuat sarat dengan berbagai bentuk kecurangan. HMI mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut secara transparan dan tegas.
Kabid politik dan demokrasi HMI Cabang Bandar Lampung, Ahmad Rizki Rinanda, menyatakan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat dan saksi-saksi di lapangan mengenai dugaan praktik curang yang mencederai prinsip demokrasi dan integritas pemilu.
Berdasarkan sejumlah laporan dari masyarakat serta saksi-saksi di lapangan yang menyebutkan adanya indikasi kuat praktik-praktik kecurangan yang mencederai integritas pemilu. Dugaan pelanggaran itu meliputi mobilisasi pemilih oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, pembagian uang dan sembako menjelang hari pencoblosan, intervensi aparat desa terhadap pilihan warga, ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan daftar pemilih tetap (DPT), hingga intimidasi terhadap saksi dari salah satu pasangan calon.
“Kami menilai ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan PSU di Pesawaran Ini mencoreng nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. MK harus bersikap objektif dan memproses dugaan kecurangan ini dengan serius,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, diketahui bahwa salah satu pasangan calon yang merasa dirugikan telah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya, Anton Heri.,SH. Ia menyampaikan bahwa pihaknya memiliki cukup bukti untuk membuktikan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Bukti-bukti dan saksi telah kami siapkan. Kami berharap MK dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan berpihak pada kebenaran serta konstitusi,” ujar Anton Heri SH dalam keterangan resminya.
HMI Cabang Bandar Lampung juga menegaskan akan terus mengawal proses ini dan siap menggerakkan kader-kadernya untuk melakukan aksi damai apabila proses hukum tidak berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin demokrasi di daerah tercoreng oleh praktik-praktik kotor. Ini bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana demokrasi ditegakkan,” pungkas Kabid politik dan demokrasi HMI Cabang Bandar Lampung.
Editor : iffa. Yy |transsewu.com
Related Posts:
About The Author
