IWO Tubaba Bentuk Tim Kontrol Sosial Terkait Keluhan Menu MBG

Tulang Bawang Barat — Sejumlah wali murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memprotes porsi menu kering dalam program MBG yang diduga tidak sesuai standar. Selain itu, terdapat keluhan mengenai makanan basi yang dinilai tidak layak dikonsumsi, termasuk oleh ibu hamil dan menyusui penerima program tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Arpani, menyatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan dari wali murid dan warga terkait dugaan pengurangan porsi hingga kualitas makanan yang tidak layak konsumsi selama Ramadan 1447 Hijriah/2026.

“Bentuk kekecewaan sejumlah wali murid terlihat dari banyaknya unggahan di media sosial seperti Facebook dan TikTok, serta di grup WhatsApp. Menu MBG yang didistribusikan oleh pihak dapur SPPG untuk jatah tiga hari dinilai tidak sesuai,” ujar Arpani kepada awak media, Sabtu (29/2/2026).

Ia menjelaskan, PD IWO Tubaba akan membentuk tim kontrol sosial yang melibatkan 42 pengurus dan anggota. Nantinya, masing-masing kecamatan akan ditugaskan empat hingga lima orang untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pendistribusian menu MBG di sekolah-sekolah.

“Kami akan memastikan apakah porsi menu MBG yang didistribusikan sudah sesuai standar anggaran yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, pengawasan juga akan difokuskan pada aspek kelayakan dan keamanan pangan. IWO Tubaba akan memastikan dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi halal, serta izin lingkungan dari masyarakat sekitar.

“Hal ini penting untuk menjamin manajemen risiko pangan dan memastikan makanan yang diberikan kepada siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui benar-benar aman dikonsumsi,” tambahnya.

Arpani menegaskan, apabila dugaan pengurangan porsi terbukti benar dan terdapat unsur kesengajaan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat sumber dana program berasal dari APBN.

“Banyak pihak memiliki fungsi pengawasan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, LSM, jurnalis, hingga lembaga terkait lainnya. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mengawasi program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Kabupaten Tubaba agar tidak disalahgunakan oleh oknum,” pungkasnya. (ab/iwo)

Editor : IFFAH.Yy|transsewu.com