Provinsi Lampung Mengalami Inflasi 0,36% pada Februari 2026
Transsewu.com |Lampung – Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07% (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04% (yoy).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76% (yoy).
Sumber Tekanan Inflasi
Inflasi Februari 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang utama inflasi (mtm) antara lain:
Emas perhiasan (0,09%)
Daging ayam ras (0,05%)
Bawang merah (0,04%)
Cabai rawit (0,04%)
Tomat (0,04%)
Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan, di tengah terbatasnya pasokan akibat tertundanya panen lokal.
Faktor Penahan Inflasi
Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05% (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina.
Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi adalah:
Susu cair kemasan (-0,01%)
Kangkung (-0,01%)
Hand body lotion (-0,01%)
Wortel (-0,01%)
Prospek Inflasi 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026. Namun demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai, baik dari sisi domestik maupun global.
1. Inflasi Inti (Core Inflation)
Risiko berasal dari:
Peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H.
Kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran yang mendorong permintaan aset safe haven dan volatilitas pasar keuangan global.
2. Inflasi Volatile Food
Risiko yang perlu dicermati meliputi:
Peningkatan curah hujan dan potensi banjir lokal yang dapat menghambat panen dan distribusi pangan, sejalan dengan prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026.
Kenaikan harga pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H.
Gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.
3. Inflasi Administered Prices
Risiko meningkat seiring eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, khususnya jika terjadi disrupsi jalur perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat mendorong kenaikan harga minyak mentah global dan meningkatkan tekanan terhadap harga BBM nonsubsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.
Strategi Pengendalian Inflasi (4K)
Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K:
1. Keterjangkauan Harga
Operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan tepat sasaran.
Penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis, termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi.
2. Ketersediaan Pasokan
Perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi di wilayah IHK dan non-IHK.
Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Optimalisasi program swasembada pangan melalui penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Penguatan data pasokan untuk meningkatkan efektivitas monitoring.
3. Kelancaran Distribusi
Menjamin kecukupan moda transportasi menjelang HBKN.
Antisipasi kenaikan biaya logistik akibat volatilitas energi global.
Penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta serta reaktivasi rute Lampung–Bali dan Lampung–Jogja.
Perbaikan infrastruktur distribusi pangan.
Penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bersama OPD dan Bulog.
4. Komunikasi Efektif
Rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang konsisten.
Integrasi sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.
Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi inflasi secara berkala.
Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas harga di Provinsi Lampung diharapkan tetap terjaga di tengah dinamika risiko global dan domestik sepanjang tahun 2026.
Editor : fhe
About The Author
