Menteri Koperasi Dorong Koperasi Desa Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat di Lampung
Acara Seminar Nasional KDKMP, di Bandar Lampung
Transsewu.com BANDAR LAMPUNG — Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan di Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat.”
Seminar nasional tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola koperasi di tingkat desa dan kelurahan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut turut menggandeng sejumlah organisasi pemerintahan dan kelembagaan desa, di antaranya DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP PAPDESI, DPP AKSI, DPN PPDI, PP PPDI, DPP PABDSI, DPP ABPEDNAS, KOMPAKDESI, serta DPP Gema Desa Nusantoro.
Keterlibatan berbagai organisasi tersebut memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi desa dan kelurahan.
Dalam forum itu, pemerintah menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya berfungsi sebagai wadah kelembagaan, tetapi juga harus mampu mengelola potensi dan sumber daya ekonomi desa untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah daerah meyakini KDKMP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi daerahnya.
Menurut dia, pengembangan koperasi memerlukan dukungan bersama agar program pembangunan desa dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bukan hanya presiden yang mengelola, bukan hanya gubernur, bahkan kepala desa juga memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan yang ada di desanya. Tugas utama adalah mengelola kekayaan tersebut untuk membangun masyarakat,” ujar Mirza dalam sambutannya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bandar Lampung sebagai tuan rumah kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan desa dari seluruh Provinsi Lampung.
Eva menyebutkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki sekitar 1,3 juta penduduk dengan luas wilayah sekitar 18.370 hektare, yang terdiri atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
Ia mengatakan, koperasi di wilayah Bandar Lampung telah memperoleh dukungan dana awal dari pemerintah pusat. Pemerintah kota, kata Eva, akan terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang berada di 126 kelurahan.
“Harapannya, koperasi di Bandar Lampung dapat dikunjungi oleh Bapak Menteri Koperasi. Kami juga akan terus membangun secara bertahap 126 koperasi yang ada di Bandar Lampung,” kata Eva.
Seminar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai koperasi, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat kapasitas pengurus dalam mengelola KDKMP secara profesional dan berkelanjutan.
Selain itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI Aries Marsudiyanto menekankan pentingnya penguatan riset dan inovasi dalam pengembangan produk unggulan desa.
Ia juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membangun kerja sama di bidang riset dan inovasi guna mengoptimalkan potensi serta produk yang dihasilkan masyarakat desa.
Dengan penguatan kelembagaan, tata kelola yang profesional, serta dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan koperasi, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu meningkatkan nilai tambah potensi desa dan memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat.Menurut saya, judul ini sudah lebih kuat untuk media online karena Menteri Koperasi ditempatkan sebagai fokus, sementara keterlibatan DPP APDESI dan organisasi lainnya menjadi penguat berita.(fhe)
About The Author
