Pemkab dan DPRD Pesawaran Sepakati KUA-PPAS 2027, Infrastruktur Jadi Prioritas, Pinjaman Rp70 Miliar Disiapkan
Transsewu.com |PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran bersama DPRD setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pembangunan infrastruktur produktif menjadi salah satu prioritas, dengan rencana dukungan pembiayaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (30/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pesawaran, Aria Guna, yang mewakili Ketua DPRD. Agenda tersebut turut diisi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD oleh juru bicara Lenida Putri, S.IP., sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dan sambutan Bupati Pesawaran.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Menurutnya, pembahasan bersama DPRD telah menghasilkan sejumlah penyempurnaan, mulai dari koreksi hingga penajaman program dan prioritas anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan postur KUA-PPAS yang disepakati, pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,031 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,02 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp891,63 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,057 triliun. Alokasinya meliputi belanja operasi Rp828,42 miliar, belanja modal Rp82,04 miliar, belanja transfer Rp142,20 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.
Dengan proyeksi tersebut, APBD Pesawaran 2027 direncanakan mengalami defisit sebesar Rp26,003 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan neto dalam jumlah yang sama.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan sebesar Rp48,308 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3,308 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp45 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp22,305 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp200 juta serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp22,105 miliar.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan persetujuan atas rencana pinjaman daerah kepada PT Bank Lampung sebesar Rp70 miliar. Pinjaman tersebut direncanakan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp25 miliar pada tahun anggaran 2026 dan Rp45 miliar pada 2027.
Nanda menjelaskan, pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi sasaran meliputi pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar akses pelayanan dasar, mendukung kawasan pertanian, serta membuka peluang pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.
Setelah KUA-PPAS disepakati, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) hingga menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati menegaskan, setiap program yang diusulkan perangkat daerah harus memiliki indikator kinerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata. Penggunaan anggaran juga diminta mengedepankan prinsip value for money, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kewajiban belanja sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut tidak berhenti pada proses administratif, tetapi benar-benar menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., Ketua DPRD Achmad Rico Julian, S.H., M.H., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Wildan, S.E., M.M., unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.(rls/fhe)
(Redaksi/Transsewu.com)
