Evita Nursanty Minta Polri Tak Tutup Mata: Ormas Pemalak Harus Ditindak!

Foto : Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty
Jakarta – Suara tegas datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Ia meminta kepolisian turun tangan menyikapi maraknya aksi ormas yang dinilai makin meresahkan dunia usaha.
Tanpa basa-basi, Evita menyebut langsung bahwa tindakan memaksa masuk proyek swasta dan memungut “uang keamanan” bukan kontribusi, melainkan pemerasan.
“Ini bukan bagian dari gotong royong. Ini tekanan yang merugikan industri dan pelaku UMKM,” kata Evita, Jumat (25/4/2025).
Praktik semacam ini, lanjutnya, bukan hanya menurunkan kepercayaan investor, tapi juga membuat biaya usaha makin mahal karena munculnya pengeluaran tak resmi.
Korban Sunyi: UMKM Paling Terpukul
Evita menyoroti nasib para pelaku UMKM yang kerap jadi sasaran empuk. Banyak di antaranya tidak memiliki kuasa untuk menolak permintaan kelompok tertentu yang mengklaim wilayah kerja dan “jatah proyek”.
“Ormas-ormas ini datang dengan dalih menjaga keamanan, tapi nyatanya justru menekan. Operasional UMKM kita yang kecil jadi tambah berat,” tegasnya.
Polri Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak
Evita juga menegaskan pentingnya peran Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat, terutama di lingkungan usaha. Ia mengingatkan agar kepolisian tidak hanya bergerak setelah ramai di media sosial.
“Tugas utama Polri adalah hadir di tengah masyarakat. Jangan menunggu viral baru ditindak. Kalau hukum bisa ditegakkan lebih awal, keresahan bisa dicegah,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketegasan aparat sangat penting untuk menghindari dominasi kekuatan massa yang bertindak di luar batas hukum.
Pemerintah Diminta Tak Diam
Selain mendorong penegakan hukum oleh Polri, Evita juga menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat. Menurutnya, ormas yang menyimpang harus ditertibkan, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tapi juga kebijakan yang membina dan memberi batasan jelas.
“Pemerintah harus hadir, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan mengganggu stabilitas industri dan kenyamanan masyarakat,” tutupnya.
Editor : IFFAH.Yy | TRANSSEWU.COM