GAPEMBI Lampung Resmi Dilantik, Tegaskan Dapur MBG Bukan Proyek APBN

Transsewu.com |Bandar Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung resmi dilantik di Hotel Radisson Lampung, Selasa (19/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi penegasan dukungan dunia usaha terhadap keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda, kepala daerah, hingga para pelaku usaha mitra dapur MBG dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.

Ketua Umum GAPEMBI, H. Alven Stony, menegaskan bahwa keberadaan dapur MBG tidak dibangun untuk mengejar keuntungan sesaat. Menurutnya, para mitra justru hadir untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Ia menyoroti maraknya informasi menyesatkan di media sosial terkait program MBG dan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alven menegaskan pembangunan dapur dilakukan secara mandiri oleh para mitra, bukan menggunakan anggaran negara.

“Publik harus memahami bahwa dapur-dapur MBG dibangun lewat investasi pribadi para mitra. Tidak memakai dana APBN. Bahkan banyak pelaku usaha yang sampai hari ini belum balik modal karena fokus utama mereka adalah menjalankan program ini,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pengelola dapur tidak ringan. Mulai dari pemenuhan standar operasional, sanitasi, pengelolaan bahan pangan, hingga menjaga kualitas makanan bergizi bagi masyarakat.

Karena itu, GAPEMBI meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan legislatif, ikut meluruskan narasi negatif yang dinilai dapat mengganggu keberlangsungan program MBG.

“Jangan sampai program untuk kepentingan generasi bangsa justru terganggu oleh informasi yang dipelintir di media sosial. Ini program besar yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas karena mampu menciptakan rantai usaha baru hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, keberadaan dapur MBG akan membuka pasar bagi hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM lokal.

“Ketika dapur MBG hadir di wilayah sentra jagung, ayam, telur, atau sayuran, maka hasil produksi masyarakat langsung terserap. Uang berputar di desa, ekonomi bergerak dari bawah,” kata Rahmat.

Ia menilai program tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, organisasi usaha, serta masyarakat.

Di sisi lain, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Musli mengatakan organisasinya akan fokus meningkatkan profesionalitas mitra dapur MBG di Lampung.

Menurutnya, GAPEMBI ingin memastikan seluruh dapur mitra memiliki standar keamanan pangan, sanitasi, dan manajemen pengolahan makanan yang layak.

“Kami ingin dapur-dapur MBG dikelola secara profesional karena ini menyangkut kualitas gizi dan masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, GAPEMBI Lampung telah terbentuk di 13 kabupaten/kota dengan ratusan anggota aktif yang mengelola dapur MBG. Organisasi tersebut juga mulai membangun kolaborasi dengan koperasi desa merah putih guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.

Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung.

Editor : fhee