Provinsi Lampung, Dapat Jatah 10 Ribu Rumah, Pemprov Perkuat Kolaborasi Hunian dan Ekonomi Rakyat
Transsewu.com |Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan sinergi bersama pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, hingga sektor perbankan. Upaya tersebut ditandai dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang berlangsung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran kementerian dan lembaga, perbankan nasional, serta pelaku usaha dan UMKM.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, tersedianya hunian layak akan berdampak langsung pada kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.
Ia menyebut kebutuhan rumah layak di Lampung masih cukup tinggi, seiring angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian turut memicu kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih baik.
“Program perumahan sangat dibutuhkan masyarakat Lampung. Karena itu kami menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI,” ujar Rahmat.
Pemprov Lampung, lanjutnya, sebelumnya telah menerima bantuan bedah rumah sekitar 2.300 unit. Namun kebutuhan masyarakat dinilai masih jauh lebih besar. Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP RI menyampaikan komitmen dukungan pembangunan sekitar 10 ribu rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026.
Menurut gubernur, dukungan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses hunian yang aman dan layak huni.
Selain pembangunan rumah, kegiatan itu juga menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, perbankan, BP Tapera, pengembang, hingga pelaku UMKM didorong bergerak bersama mempercepat pembangunan kawasan permukiman sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan rumah mampu menciptakan efek berganda karena menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga konsumsi rumah tangga.
Amalia juga mengapresiasi capaian ekonomi Lampung yang pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Pertumbuhan tersebut ditopang sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, diikuti industri kertas sebesar 9,88 persen serta industri furnitur sebesar 8,43 persen. Konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan dominasi usia produktif mencapai 68,13 persen. Kondisi itu menunjukkan Lampung masih menikmati bonus demografi yang dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, tantangan sektor perumahan masih cukup besar. Tercatat sekitar 146 ribu lebih rumah tangga belum memiliki rumah sendiri, sementara sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Di sisi pembiayaan, BTN mencatat penyaluran KPR mencapai Rp5,4 triliun baik dari sisi suplai maupun permintaan. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya, terdapat lebih dari dua ribu calon debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp268,86 miliar.
Anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung, khususnya melalui peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ia berharap program bantuan rumah bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperluas agar semakin banyak warga dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak.
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi pembangunan perumahan di Lampung, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Editor : iffa
About The Author
