Mirza Pacu Waterfront City Bandar Lampung, Kolaborasi Jadi Kunci Dongkrak Ekonomi Pesisir
Transsewu.com |BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penataan kawasan pesisir melalui konsep waterfront city. Pengembangan kawasan terpadu ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta membuka peluang investasi di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi pembicara utama sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki potensi pesisir yang strategis. Selain berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, wilayah ini juga memiliki sejumlah teluk yang berpeluang dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara terencana agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung pun menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong hingga melampaui 8 persen sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Pariwisata Berpeluang Jadi Penggerak Ekonomi
Mirza menilai sektor pariwisata dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru bagi Lampung. Berdasarkan data yang disampaikan dalam seminar tersebut, kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung sepanjang 2025 mencapai sekitar 27 juta kunjungan, meningkat dibandingkan sekitar 17 juta kunjungan pada 2024.
Aktivitas pariwisata itu diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Pemerintah juga perlu mendorong agar wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di daerah tujuan wisata.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Karena itu, pengembangan waterfront city diharapkan mampu menghadirkan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan fasilitas wisata, ruang publik, kegiatan ekonomi, dan berbagai layanan pendukung lainnya.
Rencana Waterfront City Sepanjang 27 Kilometer
Dalam pengembangan pesisir Kota Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan waterfront city sepanjang kurang lebih 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu.
Menurutnya, rencana tersebut menyimpan peluang besar untuk mengubah wajah kawasan pesisir sekaligus meningkatkan nilai ekonomi wilayah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan tata ruang hingga koordinasi dan perbedaan kepentingan antarinstansi maupun pemangku kepentingan.
Mirza menegaskan, pembangunan kawasan pesisir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah kota. Diperlukan kesepahaman antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kota, dunia usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Ia mendorong seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral dan menyepakati satu rencana induk atau master plan yang menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
Insinyur Didorong Siapkan Perencanaan yang Matang
Untuk mendukung realisasi waterfront city, Mirza meminta PII Wilayah Lampung berperan aktif memberikan keahlian teknis dan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan kawasan pesisir.
Ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian, di antaranya penyusunan rencana terpadu yang didukung komitmen seluruh pihak, perlindungan lingkungan, keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta penetapan target awal yang realistis agar manfaat pembangunan segera dirasakan.
Selain itu, setiap rencana investasi perlu dilengkapi dengan kepastian tata ruang dan legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, serta skema pembiayaan yang jelas.
Langkah tersebut penting agar berbagai gagasan pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat dipersiapkan menjadi proyek yang siap ditawarkan kepada investor atau project ready to offer.
“Pemerintah membutuhkan kepakaran para insinyur agar perencanaan yang kita susun bukan hanya bagus di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan Pesisir Harus Berkelanjutan
Mirza berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya kawasan pesisir Bandar Lampung yang modern, tertata, dan memiliki daya saing.
Menurutnya, waterfront city bukan sekadar proyek penataan wajah kota, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperluas peluang usaha masyarakat.
Di sisi lain, aspek keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi perhatian agar pembangunan kawasan pesisir tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem maupun kepentingan masyarakat setempat.
Melalui perencanaan yang matang dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, pengembangan waterfront city diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pesisir untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.(Rls/fhe)
