OJK Dorong Sumatera Bagian Selatan Jadi Pelopor Obligasi dan Sukuk Daera

Transsewu.com |Bandar Lampung — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan untuk mulai memanfaatkan instrumen obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang produktif, transparan, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada Pemerintah Daerah se-Sumatera Bagian Selatan di Ballroom Grand Mercure Lampung, Senin (18/05/2026).

Menurut Arifin, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah membuat kebutuhan terhadap sumber pembiayaan alternatif menjadi semakin penting, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah.

“Karena keterbatasan anggaran daerah, maka pemerintah daerah perlu mulai mencari alternatif pembiayaan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi pembiayaan jangka panjang yang tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, skema pembiayaan berbasis pasar keuangan tersebut memungkinkan masyarakat ikut memiliki peran dalam pembangunan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari proyek yang dibiayai.

Arifin berharap wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pionir atau proyek percontohan penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia.

Ia mencontohkan potensi besar pengembangan Pelabuhan Panjang di Lampung yang dinilai layak didukung melalui pembiayaan obligasi atau sukuk daerah, mengingat tingginya aktivitas ekspor komoditas unggulan seperti kopi dan hasil pertanian lainnya.

“Sumatera bagian selatan diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan dana masyarakat untuk pembangunan daerah yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai lebih mandiri dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.

Menurut Gubernur, pembangunan daerah ke depan perlu didorong melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah ekonomi tidak terus keluar dari daerah.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pelaku pasar keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Editor : fhee