Pemprov Lampung Cairkan Ganti Rugi 56 Bidang Tanah untuk Pelebaran Jalan Lempasing–Padang Cermin

Screenshot_20261119_120158~2

Transsewu.com |BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian lahan untuk mendukung proyek pelebaran Jalan RE Martadinata–Lempasing hingga Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Pada tahap awal, sebanyak 56 bidang tanah dinyatakan siap menerima pembayaran setelah seluruh persyaratan administrasi dan status kepemilikannya dinyatakan tidak bermasalah.

Pembayaran sekaligus pelepasan hak atas tanah tersebut dilaksanakan di The Pavilion Lampung, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat proses pengadaan tanah untuk peningkatan kapasitas jalan yang menjadi salah satu akses penting menuju wilayah Pesawaran.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Taufik, mengatakan pembayaran 56 bidang tersebut merupakan tahap awal dari keseluruhan pengadaan tanah yang mencakup sekitar 174 bidang.

Menurutnya, pemerintah memprioritaskan bidang tanah yang dokumen kepemilikannya telah lengkap serta tidak menghadapi sengketa maupun persoalan hukum.

Ia menyebutkan, masih terdapat sejumlah bidang yang belum dapat diproses pembayarannya karena terkendala administrasi dan status kepemilikan. Di antaranya pemilik yang belum dapat dihubungi, ketidakhadiran pemilik meskipun telah diundang, sengketa kepemilikan, hingga tanah yang masih menjadi jaminan pinjaman di lembaga perbankan maupun pihak lainnya.

Pemprov Lampung, lanjut Taufik, akan menyelesaikan berbagai kendala tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Untuk tanah yang masih bersengketa atau pemiliknya belum diketahui keberadaannya, pemerintah dapat menempuh mekanisme penitipan uang ganti kerugian atau konsinyasi melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Taufik juga memastikan bahwa anggaran pengadaan tanah telah disiapkan. Bahkan, dukungan anggaran diperkuat melalui APBD Perubahan (APBD-P) guna mendorong percepatan penyelesaian tahapan pembebasan lahan.

Pemerintah menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan secara optimal. Namun, apabila belum seluruh bidang dapat dituntaskan hingga akhir tahun ini, penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Razak, menyatakan dukungan terhadap rencana pelebaran jalan tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengakui, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari berbagai persoalan di lapangan, termasuk pemanfaatan sebagian ruang milik jalan oleh masyarakat untuk bangunan maupun kepentingan pribadi.

Karena itu, Pemkab Pesawaran siap membantu pemerintah provinsi melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat. Pendekatan komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak yang memiliki hak atas tanah secara sah.

Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Ifan Samudra, menjelaskan bahwa penetapan nilai ganti kerugian dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen.

Penilaian tersebut tidak hanya memperhitungkan luas tanah, tetapi juga mempertimbangkan berbagai komponen kerugian lainnya sesuai ketentuan, sehingga nilai yang diterima setiap pemilik bidang dapat berbeda.

Ifan mengungkapkan, program peningkatan jalan tersebut mencakup ruas sepanjang kurang lebih 5,8 kilometer. Sementara panjang ruas yang saat ini telah masuk dalam proses pengadaan tanah mencapai sekitar 2,6 kilometer.

Terhadap bidang tanah yang masih menghadapi kendala, BPN bersama tim pengadaan tanah terus melakukan komunikasi dan mediasi dengan pemilik maupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah tanah yang masih dijadikan jaminan pinjaman, termasuk melalui perjanjian di bawah tangan. Kondisi ini memerlukan koordinasi dengan pihak pemberi pinjaman agar pembayaran ganti kerugian tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menegaskan, Kantor Pertanahan berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan secara profesional, transparan, dan humanis sehingga masyarakat memahami proses serta hak-hak mereka dalam pengadaan tanah.

Pelebaran Jalan RE Martadinata–Lempasing hingga Padang Cermin diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan, memperlancar arus lalu lintas, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan.

Lebih dari sekadar peningkatan infrastruktur, proyek ini juga memiliki arti strategis bagi pengembangan kawasan Pesawaran. Akses transportasi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata, memperkuat aktivitas perdagangan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, BPN, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting agar proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan dan pembangunan dapat segera diwujudkan.

Dengan dimulainya pembayaran terhadap 56 bidang tanah tersebut, tahapan pembangunan kini memasuki proses penting menuju peningkatan kualitas konektivitas wilayah Lampung. (Rls/fhe)