Pemprov Lampung Genjot Hilirisasi Perkebunan, Dorong Nilai Tambah dan Kesejahteraan Petani
Transsewu.com |**BANDAR LAMPUNG** – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat sektor perkebunan melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas hasil, serta percepatan hilirisasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Lukman Pura, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung dalam apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin (31/8/2026).
Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Lampung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan IV Tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Sementara itu, subsektor perkebunan menyumbang 7,32 persen.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan memiliki peran strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PDRB menjadi salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga pembangunan dan pengembangan pertanian, khususnya subsektor perkebunan, akan paralel dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Lukman saat membacakan sambutan Gubernur.
Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor perkebunan juga berperan dalam membuka lapangan kerja, menjadi sumber pendapatan masyarakat, membantu pengentasan kemiskinan, menghasilkan devisa melalui ekspor, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
## Produksi Komoditas Perkebunan Lampung Terus Diperkuat
Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pembangunan perkebunan diarahkan untuk mendukung sasaran Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Salah satu indikator kinerja utamanya adalah peningkatan produksi komoditas perkebunan.
Hingga Desember 2025, produksi tujuh komoditas perkebunan Lampung tercatat cukup besar. Produksi kopi robusta mencapai 125.578 ton, lada 14.615 ton, tebu 724.608 ton, kakao 49.109 ton, karet 175.424 ton, kelapa dalam 86.655 ton, serta kelapa sawit sebanyak 437.250 ton dalam bentuk minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO).
Berdasarkan capaian produksi yang disampaikan dalam sambutan tersebut, kopi robusta dan lada Lampung berada di peringkat kedua nasional. Produksi tebu Lampung juga menempati posisi kedua secara nasional.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Lampung untuk memperkuat daya saing komoditas perkebunan, baik di pasar domestik maupun internasional.
## Hilirisasi Jadi Kunci Peningkatan Nilai Tambah
Meski memiliki potensi produksi yang besar, pengembangan perkebunan Lampung masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengolahan hasil. Produk perkebunan, khususnya yang berasal dari perkebunan rakyat, masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong percepatan hilirisasi agar komoditas perkebunan dapat diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Produk perkebunan, khususnya perkebunan rakyat, masih didominasi oleh produk mentah (*raw material*). Karena itu, hilirisasi perlu terus kita dorong untuk meningkatkan nilai tambah,” lanjutnya.
Melalui penguatan industri pengolahan, hasil perkebunan diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memperluas peluang usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani.
Selain pengolahan, peningkatan nilai tambah juga dapat dilakukan dengan memperpendek rantai distribusi. Pemerintah daerah mendorong penguatan kelembagaan petani agar hasil perkebunan dapat dipasarkan lebih dekat kepada industri, termasuk melalui pola pemasaran langsung.
Upaya tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, pelaku industri, serta perangkat daerah yang membidangi koperasi dan perindustrian.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani serta dukungan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan.
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan perkebunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar berbagai program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung,” tegasnya.
## Apel Mingguan Dirangkai Penyerahan Santunan
Apel mingguan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan tali asih dan santunan kepada 61 pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun terhitung mulai 1 September 2026.
Selain itu, santunan diberikan kepada lima aparatur sipil negara (ASN) yang meninggal dunia serta empat suami atau istri ASN yang telah meninggal dunia.
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para PNS yang memasuki masa purnabakti atas pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Gubernur juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga ASN yang meninggal dunia.
“Semoga tali asih dan santunan yang diberikan pada hari ini dapat menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung kepada para penerima beserta keluarga,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para penerima sekaligus memperkuat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan di lingkungan keluarga besar pemerintah daerah.
Dengan peningkatan produksi, percepatan hilirisasi, serta kolaborasi lintas sektor, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.(rls/fhe)
